CARA KAMPANYE YANG EFEKTIF


Kualitas buku tidak selalu berbanding lurus dengan harganya. Buku yang berharga murah belum tentu isinya juga murahan. Kesan itu yang muncul ketika (baru) membaca buku seri siasat kebudayaan dengan judul Peristiwa Yogya 1992: Siasat Politik Massa Rakyat Kota terbitan Kanisius dan LSR (Lembaga Studi Realino).

Buku tersebut murah (harganya) karena diterbitkan tahun 1993 (cetakan pertama) dan baru dibeli 17 tahun kemudian, pada tahun 2010. Itu pun dalam sebuah acara ‘cuci gudang’ penerbit Kanisius di Yogyakarta. Merupakan sebuah kebetulan, waktu itu penulis bersama Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Jember angakatan 2009 sedang KKL ke Yogya.

Buku karya Budi Susanto tersebut menceritakan peristiwa Yogya 1992, yaitu peristiwa kampanye untuk golput, untuk tidak memilih salah satu dari tiga OPP (organisasi peserta pemilu). Kampanye seperti ini merupakan sesuatu yang tabu, di zaman Orde Baru. Bahkan merupakan suatu ancaman ketertiban umum pada masa kampanye pemilu 1992 di Yogya.

Pemilu 1992 diikuti oleh dua partai (PPP dan PDI) serta satu golongan (Golkar: Golongan Karya). Golkar sebagai partai (saat itu tak boleh disebut ‘partai’) penguasa dengan dukungan sumberdaya dan sumberdana yang besar merupakan partai yang menang dengan suara mutlak pada pemilu 1987. Meskipun pada pemilu 1992 suara Golkar turun (tentu diikuti kenaikan perolehan suara PDI dan PPP) di Yogya, tapi perolehan suara Golkar masih tertinggi.[1]

Kenaikan perolehan suara PPP dan PDI (mungkin) tidak lepas dari model kampanye yang (terpaksa) dilakukan oleh kedua partai tersebut. Sebagai partai yang dianaktirikan bahkan di beberapa daerah dimusuhi oleh para pamong praja (birokrat) dan tentara.[2] Dengan keadaan tersebut tentu keuangan PPP dan PDI tidak sebaik Golkar. Di Yogya poster-poster Golkar dibuat oleh tangan profesional dengan gambar yang bagus, sedangkan poster-poster PDI dan PPP dibuat asal-asalan bahkan dari barang bekas oleh para simpatisan kedua partai tersebut. Salah satu tulisan sebuah spanduk yang dibuat oleh simpatisan PDI berbunyi: “biar teng pletot tetep PDI”. Di bawah tulisan tersebut ada gambar orang yang naik bus yang mirip hasil karya anak Paud dan TK dengan cat (sepertinya) seadanya.[3]

Relevansi dengan Pemilu 2014

Keadaan politik Indonesia setelah reformasi tidak sama dengan zaman Orde Baru. Dalam produksi tanda gambar atau spanduk kampanye sekarang tentu lebih canggih. Partai (semiskin apapun) pasti mampu mencetak baliho dan baner sebagai alat peraga pemilu untuk mengampanyekan partai masing-masing.

Keterjangkauan pembuatan baner justru membuat jurang pemisah antara partai dan konstituen dari kalangan rakyat kecil khususnya yang ada di pedesaan. Partai (sejak pemilu 2004) lebih banyak menggunakan baner-baner yang diproduksi dengan teknologi mesin percetakan. Tidak lagi memanfaatkan ‘kreativitas rakyat’ seperti pemilu sebelumnya, 1999.[4]

Mungkin masyarakat sudah semakin apatis dengan seluruh partai politik yang ada saat ini. Rakyat mungkin enggan memilih jika tidak ada imbalan, baik berupa kaos, sembako, ataupun uang. Oleh karena itu, jika dana untuk pembuatan baner dengan mesin percetakan dialihkan untuk membuat spanduk dan tanda gambar partai dengan jasa ‘kreativitas rakyat’ akan lebih efektif. Selain memberi tambahan penghasilan bagi rakyat kebanyakan -tidak melulu memberi keuntungan bagi konglomerasi percetakan- penggunaan jasa ‘kreativitas rakyat’ dalam membuat poster kampanye akan memberikan efek kedekatan psikologis.

Mungkin gambar yang dihasilkan tidak sebagus yang dicetak dengan mesin komputer. Tapi dengan keadaan yang ‘jelek’ dan tidak beraturan justru akan memberikan kesan bahwa partai tersebut merakyat dan benar-benar didukung oleh rakyat. Sekilas, faktor tersebut yang ikut memengaruhi peningkatan perolehan suara PDI dan PPP di Yogya pada Pemilu 1992. Rakyat (lebih tepatnya: Simpatisan) lebih memunyai rasa memiliki kepada partai.

Selamat berkampanye!


[1] Budi Susanto. 1993. Peristiwa Yogya 1992: Siasat Politik Massa Rakyat Kota. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 62.

[2] Di tanah HGU (Hak Guna Usaha) PTP di dusun Mangaran Desan Sukamakmur Ajung Jember perangkat dusun sampai desa melakukan tindakan diskriminatif hampir di segala bidang. Misalnya, dalam acara kerja bakti jika yang terlambat adalah orang NU (tentu PPP) bisa ditampar. Hal yang tidak sama terjadi  jika yang terlambat adalah anggota Golkar. Pendiskriminasian juga terjadi ketika adanya penarikan iuran dengan dalih untuk pembangunan jembatan ataupun yang lain. Orang PPP wajib membayar tapi orang Golkar wajib tapi juga tidak wajib. Kebetulan dusun Mangaran merupakan basis NU.

[3] Lihat Budi Susanto, 1993 hlm. 56

[4] Pada pemilu 1999  pada waktu itu penulis masih duduk di sekolah dasar menyaksikan penggunaan baner masih jarang. Yang banyak justru tanda gambar partai yang dibuat oleh simpatisan partai menggunakan cat pada kain atau pos siskamling.


Baca Tulisan Sejenis:

Contoh Baner Kampanye yang Efisien dengan Bahasa yang Tepat

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s